Global-Nusantara.id – Subang, 14 November 2026 – Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Desa Jatireja, Ook Sugandi, menyampaikan sambutan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu Tahun 2026 Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta, yang berlangsung di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut mengusung tema “Pelita Hukum Jatireja: Penguatan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jatireja di Bidang Pertanahan, Waris, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.”
Kehadiran mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular menjadi bagian dari kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Pemerintah Desa Jatireja Sambut Program Pengabdian
Sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa Jatireja, Ook Sugandi menyampaikan sambutan dalam rangkaian pembukaan kegiatan yang melibatkan mahasiswa, dosen pendamping, perangkat desa, dan masyarakat setempat.
Keterlibatan Pemerintah Desa Jatireja mencerminkan dukungan terhadap program pendidikan hukum yang diarahkan untuk membantu warga memahami hak dan kewajibannya, khususnya dalam persoalan pertanahan, kewarisan, serta perlindungan perempuan dan anak.
Melalui kerja sama tersebut, kegiatan KKN-PPM diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran akademik, tetapi juga menjadi sarana peningkatan pengetahuan hukum bagi masyarakat desa.
Desa Jatireja merupakan wilayah yang memiliki karakteristik agraris. Kondisi tersebut menjadikan persoalan administrasi pertanahan, kepemilikan lahan, batas tanah, dan pembagian warisan sebagai isu yang relevan untuk mendapatkan perhatian dalam kegiatan edukasi hukum.
37 Mahasiswa UMT Berikan Edukasi Hukum
Program KKN-PPM Terpadu 2026 melibatkan 37 mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular yang terbagi menjadi dua kelompok pengabdian.
Kelompok pertama mengusung program Desa Sadar Agraria dan Waris, dengan fokus pada edukasi administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, kepastian hak kepemilikan, serta pencegahan sengketa tanah dan warisan.
Sementara itu, kelompok kedua mengusung program Desa Aman, yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perundungan, serta keamanan digital.
Kedua kelompok diharapkan dapat membantu masyarakat memahami langkah hukum awal ketika menghadapi persoalan, termasuk mengetahui lembaga yang berwenang memberikan pelayanan dan perlindungan.
Perkuat Kolaborasi Pemerintah Desa dan Perguruan Tinggi
Kegiatan KKN-PPM Terpadu 2026 mendapat dukungan dari jajaran Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, termasuk Dekan Fakultas Hukum, Dr. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb.
Pelaksanaan kegiatan berada di bawah bimbingan Hotman Sinambela, S.H., M.H., selaku dosen pengampu dan pembimbing lapangan, bersama Muh. Amin Saleh, S.H., M.H., sebagai dosen pendamping.
Sementara itu, kepanitiaan mahasiswa dikoordinasikan oleh Dian Amalia selaku Ketua Pelaksana.
Dalam rancangan kegiatan, Pemerintah Desa Jatireja berperan sebagai mitra utama yang mendukung penyediaan tempat, koordinasi dengan masyarakat, serta pemanfaatan materi edukasi hukum setelah program berakhir.
Kolaborasi tersebut menjadi penting karena peningkatan kesadaran hukum masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah desa, perguruan tinggi, maupun unsur masyarakat.
Pelita Hukum Jatireja Diharapkan Berikan Manfaat Berkelanjutan
Program Pelita Hukum Jatireja tidak hanya dirancang melalui penyampaian materi penyuluhan, tetapi juga melalui diskusi, pembahasan kasus, dan penyediaan bahan edukasi yang dapat digunakan masyarakat.
Sebagai bagian dari target kegiatan, mahasiswa merencanakan penyerahan buku saku hukum serta direktori layanan dan rujukan kepada Pemerintah Desa Jatireja.
Materi tersebut diharapkan dapat membantu perangkat desa dalam memberikan informasi awal kepada warga mengenai administrasi pertanahan, pengurusan waris, serta mekanisme perlindungan perempuan dan anak.
Keberadaan bahan edukasi juga menjadi salah satu upaya menjaga keberlanjutan manfaat program pengabdian setelah mahasiswa menyelesaikan rangkaian kegiatan lapangan.
Kegiatan KKN-PPM Terpadu Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular di Desa Jatireja menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya desa yang semakin sadar hukum.
Melalui dukungan Pemerintah Desa Jatireja dan partisipasi masyarakat, program Pelita Hukum Jatireja diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun pemahaman hukum yang lebih baik, meningkatkan perlindungan hak warga, serta mendorong penyelesaian persoalan secara tepat dan berkeadilan.

