Author: Priska Aristanto

Global-Nusantara.id – Jakarta, 10 Juli 2026 — Keputusan penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan pengamanan terhadap rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menjadi perhatian publik. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya perlindungan negara terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI sebelumnya menyampaikan bahwa pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 66 Tahun 2025 dijelaskan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi berhak memperoleh perlindungan negara dari…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 9 Juli 2026 — Keluarga besar Global-Nusantara.id menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak. Momentum pertambahan usia ini menjadi refleksi perjalanan, dedikasi, serta semangat dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus terus memberikan kontribusi positif di berbagai bidang. Di mata rekan dan kolega, Eko Wahyu Pramono dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat tinggi dalam mengejar target, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, serta selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap tanggung jawab yang dijalankan. Selain dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi, Eko Wahyu Pramono juga dikenal sebagai sosok yang hangat, mudah membangun hubungan…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 8 Juli 2026 — Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan serta Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan menjadi perhatian sejumlah praktisi hukum dan perpajakan. Regulasi tersebut mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa oleh wajib pajak, yaitu konsultan pajak, pihak lain, maupun keluarga. Dalam ketentuannya, pihak lain yang menjalankan fungsi sebagai kuasa wajib pajak diwajibkan memenuhi persyaratan kompetensi tertentu di bidang perpajakan yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT). PMK Nomor 44 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pengganti PMK Nomor 229/PMK.03/2014…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 7 Juli 2026 — Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi karena karakter JHT memiliki perbedaan mendasar dengan penghasilan biasa. Dana JHT dinilai bukan sekadar penerimaan ekonomi bagi pekerja, melainkan instrumen perlindungan sosial yang berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja selama masa kerja. Oleh karena itu, kebijakan perpajakannya perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, serta tujuan utama penyelenggaraan program jaminan sosial. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang pengenaan PPh atas pencairan JHT. Mereka menilai perlu adanya keseimbangan…

Global-Nusantara.id – Surabaya, 6 Juli 2026 — Pemerintah mengusulkan pembentukan Pengadilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai lembaga peradilan khusus untuk menangani berbagai sengketa di kawasan pusat finansial internasional. RUU PFII menjadi sorotan karena mengatur bahwa putusan Pengadilan PFII bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), maupun bentuk upaya hukum lainnya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 23 RUU PFII yang memberikan kewenangan penuh kepada Pengadilan PFII untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang timbul di kawasan pusat finansial internasional tersebut. Ruang Lingkup Sengketa PFII Pengadilan PFII akan menangani sengketa…

Global-Nusantara.id – Surabaya, 5 Juli 2026 — Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi perluasan basis ekonomi atau economic base broadening untuk menghindari risiko fiscal middle-income trap. Kondisi tersebut merujuk pada situasi ketika negara telah berada pada level pendapatan menengah, tetapi kapasitas fiskalnya tidak tumbuh cukup kuat untuk menopang kebutuhan pembangunan jangka panjang. Gagasan tersebut mengemuka dalam artikel opini Lambang Wiji Imantoro berjudul Melepas Jerat Fiscal Middle-Income Trap Melalui Economic Base Broadening yang terbit di Kumparan. Dalam artikel itu, perluasan basis ekonomi dipandang sebagai salah satu jalan penting agar penerimaan negara tidak hanya bertumpu pada kenaikan tarif pajak atau penambahan beban fiskal…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 4 Juli 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap dugaan praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat periode 2025–2030, Syah Afandin (SAF). Dalam perkara ini, KPK menduga terjadi praktik permintaan fee proyek, gratifikasi, hingga dugaan jual beli jabatan yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Syah Afandin dan seorang pihak swasta berinisial YQB yang diketahui juga merupakan tim sukses pada Pilkada 2024. Keduanya ditahan untuk kepentingan penyidikan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup. Diduga Mematok Fee Proyek…

Global-Nusantara.id – Surabaya — Praktisi hukum dan pajak, Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak., yang juga merupakan Bendahara FERADI WPI DPC Sidoarjo, membantu menyelesaikan persoalan dugaan penarikan paksa kendaraan yang dialami seorang warga bernama Anton saat melintas di kawasan Jemursari, Surabaya. Peristiwa tersebut bermula ketika Anton sedang mengendarai mobil di wilayah Jemursari, Surabaya. Di tengah perjalanan, ia diduga dihadang oleh beberapa orang yang disebut sebagai oknum mata elang. Para pihak tersebut mengaku memiliki hak atas kendaraan yang sedang dikendarai Anton. Situasi itu sempat membuat Anton panik karena para pihak yang menghadangnya diduga hendak mengambil kendaraan secara paksa di jalan. Dalam kondisi…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 3 Juli 2026 — Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak akan efektif apabila hanya bertumpu pada penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku. Korupsi tidak dapat dipandang semata sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai gejala krisis moralitas hukum, kerusakan tata kelola negara, serta lemahnya kekuasaan dalam menjaga amanah publik. Pandangan tersebut menjadi perhatian dalam kajian akademik berjudul Understanding the Interplay Between Legal Morality, Corruption Penalization, and Public Patronage Culture: Evidence from a Systematic Literature Review yang ditulis Appe Hutauruk dan Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean dari Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta. Artikel tersebut dipublikasikan dalam Vifada Assumption Journal…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 3 Juli 2026 — Polemik penunjukan sejumlah figur sebagai komisaris di perusahaan yang terafiliasi dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN terus menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah nama Mufli Budi Ananda dan Ginka Febriyanti Ginting ramai diperbincangkan karena disebut menduduki jabatan komisaris di perusahaan anak usaha maupun perusahaan terafiliasi BUMN. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada sosok yang ditunjuk, tetapi juga pada mekanisme, transparansi, dan dasar kompetensi dalam pengisian jabatan strategis tersebut. Kritik yang berkembang menekankan pentingnya meritokrasi, yakni sistem yang menempatkan seseorang pada jabatan berdasarkan kemampuan, integritas, pengalaman, dan rekam jejak, bukan karena kedekatan,…