Global-Nusantara.id – Jogjakarta, 21 Oktober 2026 – Ratusan hingga ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Selasa (20/10/2026).
Aksi tersebut digelar bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa menyampaikan evaluasi dan sejumlah tuntutan terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat.
Sejak sekitar pukul 12.00 WIB, massa mulai berdatangan ke kawasan DPRD DIY. Peserta aksi antara lain berasal dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), SEMA Universitas Gadjah Mada (UGM), Forum BEM se-DIY, serta sejumlah kelompok mahasiswa lainnya.
Dalam orasi secara bergantian, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, pelaksanaan program strategis pemerintah, tata kelola BBM subsidi, struktur kabinet hingga keterlibatan militer di ranah sipil.
Soroti MBG hingga Kabinet
Salah satu isu yang mendapat sorotan dalam aksi adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa meminta pemerintah melakukan evaluasi dan membuka transparansi terhadap program strategis nasional tersebut.
Mahasiswa juga mempertanyakan efektivitas struktur kabinet pemerintahan yang dinilai terlalu besar. Mereka meminta dilakukan restrukturisasi dan perampingan kabinet dengan alasan efisiensi birokrasi dan penggunaan anggaran negara.
Selain itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut menjadi perhatian. Massa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanggulangan karhutla sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak.
Tujuh Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi evaluasi total penanggulangan karhutla dan percepatan pemulihan masyarakat terdampak; moratorium, evaluasi dan transparansi program strategis nasional, terutama MBG; pembenahan regulasi, tata kelola dan transparansi BBM subsidi; perbaikan pola komunikasi pemerintah terhadap masyarakat; restrukturisasi dan perampingan kabinet; penghentian keterlibatan militer di ranah sipil; serta penegakan proses peradilan terhadap 13 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.
Massa menilai evaluasi terhadap pemerintahan perlu dilakukan setelah dua tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Di tengah aksi, salah seorang orator juga menyerukan agar DPR mengambil langkah terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden. Pernyataan tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan orator dalam demonstrasi dan bukan keputusan ataupun sikap resmi DPR.
Ketua DPRD DIY Temui Massa
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, kemudian menemui langsung para demonstran. Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Menurut Nuryadi, evaluasi masyarakat terhadap pemerintahan merupakan hal yang wajar setelah dua tahun pemerintahan berjalan. Ia sekaligus meminta peserta aksi tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan menghindari kerusuhan.
Setelah menyampaikan tuntutan di Gedung DPRD DIY, sebagian peserta aksi bergeser menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta untuk melanjutkan demonstrasi.
Aksi di Yogyakarta menjadi bagian dari rangkaian demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Di berbagai lokasi, mahasiswa dan kelompok masyarakat menyampaikan kritik serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
