Global-Nusantara.id – Subang, 14 November 2026 – Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, melalui penandatanganan dokumen kerja sama kegiatan Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu Tahun 2026, Sabtu (14/11/2026).
Pemerintah Desa Jatireja diwakili oleh Ook Sugandi selaku Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Desa Jatireja dalam penandatanganan tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang melibatkan 37 mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular.
Program KKN-PPM Terpadu 2026 mengusung tema “Pelita Hukum Jatireja: Penguatan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jatireja di Bidang Pertanahan, Waris, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.”
Perkuat Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Desa
Penandatanganan dokumen kerja sama tersebut menjadi simbol komitmen kedua pihak dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi hukum.
Pemerintah Desa Jatireja berperan sebagai mitra utama yang mendukung penyediaan fasilitas, koordinasi dengan warga, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.
Sementara itu, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular berkontribusi melalui penyampaian materi edukasi, pendampingan mahasiswa, serta penyusunan bahan informasi hukum yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan KKN, tetapi dapat menjadi dasar pengembangan program pengabdian berkelanjutan.
37 Mahasiswa Berikan Edukasi Pertanahan dan Perlindungan Anak
Program KKN-PPM Terpadu melibatkan 37 mahasiswa yang terbagi dalam dua kelompok pengabdian.
Kelompok pertama, Desa Sadar Agraria dan Waris, berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai administrasi pertanahan, pendaftaran tanah, kepemilikan lahan, pembagian warisan, serta pencegahan sengketa.
Sementara itu, kelompok kedua, Desa Aman, memberikan edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perundungan, serta keamanan digital.
Kedua program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sekaligus mengenali langkah hukum yang tepat ketika menghadapi persoalan.
Dukungan Pimpinan dan Dosen Fakultas Hukum UMT
Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapat dukungan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Dr. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb.
Pelaksanaan program berada di bawah bimbingan Hotman Sinambela, S.H., M.H., selaku dosen pengampu dan pembimbing lapangan, serta Muh. Amin Saleh, S.H., M.H., sebagai dosen pendamping.
Sementara itu, kegiatan mahasiswa dikoordinasikan oleh Dian Amalia selaku Ketua Pelaksana KKN-PPM Terpadu 2026.
Keterlibatan unsur kampus dan Pemerintah Desa Jatireja menjadi bagian penting dalam memastikan program pengabdian berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kerja Sama Diharapkan Berkelanjutan
Program Pelita Hukum Jatireja juga menargetkan penyediaan buku saku edukasi hukum dan direktori layanan rujukan sebagai bahan informasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, hasil edukasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, khususnya dalam membantu warga memahami persoalan pertanahan, kewarisan, serta mekanisme perlindungan perempuan dan anak.
Penandatanganan dokumen oleh Ook Sugandi sebagai perwakilan Pemerintah Desa Jatireja menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam membangun masyarakat yang semakin sadar hukum.
Kolaborasi ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

