Global-Nusantara.id – Subang, 15 November 2026 – Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular (UMT) Jakarta berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan lapangan Kuliah Kerja Nyata–Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Terpadu Tahun 2026 di Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Mengusung tema “Pelita Hukum Jatireja: Penguatan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jatireja di Bidang Pertanahan, Waris, serta Perlindungan Perempuan dan Anak,” program tersebut melibatkan 37 mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Jatireja dan masyarakat setempat.
Kegiatan ini merupakan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu hukum secara langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Dekan Fakultas Hukum UMT Tekankan Pentingnya Pengabdian
Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Dr. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., yang turut membuka kegiatan KKN-PPM Terpadu 2026.
Kehadiran pimpinan fakultas mencerminkan dukungan kelembagaan terhadap pelaksanaan pendidikan hukum yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Pemerintah Desa Jatireja melalui Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Desa, Ook Sugandi, juga menyampaikan sambutan dan mendukung penyelenggaraan program pengabdian tersebut.
Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa menjadi bagian penting dalam menghadirkan kegiatan edukasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Edukasi Pertanahan dan Waris Jadi Fokus Sesi Pertama
Dalam sesi pertama, Drs. Surendro Supriyadi bersama tim memberikan edukasi mengenai administrasi pertanahan, kepastian hak atas tanah, serta pengenalan dokumen kepemilikan seperti girik, Letter C, dan sertipikat.
Materi tersebut juga mencakup prosedur pendaftaran tanah, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pencegahan sengketa batas tanah, hukum kewarisan, penetapan ahli waris, serta peralihan hak atas tanah akibat pewarisan.
Pembahasan tersebut relevan dengan karakteristik Desa Jatireja sebagai wilayah agraris yang memiliki keterkaitan erat dengan kepemilikan dan pengelolaan lahan pertanian.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya ketertiban administrasi dan kepastian hukum untuk melindungi hak atas tanah serta mencegah konflik keluarga.
Agustinus Sirait Bahas Perlindungan Perempuan dan Anak
Sesi kedua menghadirkan Agustinus Sirait, S.E., yang diperkenalkan sebagai Ketua Umum LPA Pusat – Komnas Perlindungan Anak, bersama tim mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
Materi penyuluhan berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perundungan, serta keamanan digital.
Selain membahas berbagai bentuk kekerasan, masyarakat juga diberikan informasi mengenai hak korban dan mekanisme pelaporan melalui lembaga perlindungan yang berwenang.
Program tersebut mengusung pesan utama “Kenali. Cegah. Lindungi. Bertindak.” sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan.
Praktisi Hukum Raden Nuh Perkuat Diskusi Bersama Warga
Kegiatan KKN-PPM Terpadu juga menghadirkan praktisi hukum Raden Nuh, S.H., S.E., M.H., S.IP., AAAIK., CFCC. (Forensic) sebagai narasumber dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
Kehadiran Raden Nuh melengkapi penyuluhan mahasiswa dengan perspektif praktik hukum, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Forum diskusi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan memperoleh informasi mengenai hak, kewajiban, serta langkah hukum awal dalam menghadapi permasalahan.
Penyerahan Plakat Perkuat Hubungan Kelembagaan
Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan pemerintah desa, Hotman Sinambela, S.H., M.H., selaku dosen pengampu dan pembimbing lapangan, menyerahkan plakat apresiasi kepada Dahlan, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatireja.
Penyerahan tersebut menjadi simbol apresiasi sekaligus penguatan hubungan antara Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular dan unsur pemerintahan Desa Jatireja.
Kegiatan juga didukung Muh. Amin Saleh, S.H., M.H., sebagai dosen pendamping, sementara kepanitiaan mahasiswa dipimpin Dian Amalia selaku Ketua Pelaksana.
Seluruh rangkaian acara dipandu oleh Abbas Abdul Rachman Assegaf, yang akrab disapa Abas, sebagai pembawa acara atau Master of Ceremony (MC).
KKN Jadi Sarana Pembelajaran dan Penguatan Karakter Mahasiswa
Selain memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, program KKN-PPM Terpadu 2026 memberikan pengalaman akademik dan sosial bagi mahasiswa.
Sejak keberangkatan dari Jakarta menuju Subang pada Jumat (13/11/2026), persiapan di Laska Hotel Subang, hingga kegiatan pengabdian di Desa Jatireja, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk membangun kerja sama, kepemimpinan, komunikasi publik, dan tanggung jawab sosial.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang pembelajaran untuk memahami bahwa persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.
Melalui interaksi langsung dengan warga, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kepekaan terhadap persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Keberhasilan KKN Harus Diikuti Program Berkelanjutan
Terselenggaranya kegiatan lapangan KKN-PPM Terpadu 2026 menjadi capaian penting bagi Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat.
Namun, keberhasilan kegiatan tidak cukup diukur dari terlaksananya agenda, kehadiran peserta, maupun dokumentasi seremonial.
Manfaat program perlu dilihat dari peningkatan pemahaman warga terhadap administrasi pertanahan, hukum kewarisan, perlindungan perempuan dan anak, serta mekanisme penyelesaian persoalan hukum.
Dalam rancangan program, mahasiswa juga menargetkan penyediaan buku saku edukasi hukum dan direktori layanan rujukan yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Desa Jatireja setelah kegiatan selesai.
Evaluasi melalui tes awal dan tes akhir menjadi bagian dari metode yang dirancang untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat.
Program Pelita Hukum Jatireja menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan.
Dengan terselenggaranya rangkaian kegiatan lapangan, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular diharapkan terus mengembangkan program pengabdian yang memberikan manfaat nyata serta memperkuat akses masyarakat terhadap informasi dan perlindungan hukum.
Kehadiran mahasiswa hukum di tengah masyarakat menjadi pengingat bahwa pendidikan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menghadirkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

