PMK 44 Tahun 2026 Picu Diskusi Kewenangan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, Independensi PeradilanJuly 8, 2026
PMK 44 Tahun 2026 Picu Diskusi Kewenangan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, Independensi PeradilanJuly 8, 2026
Pajak JHT Dikaji Ulang, DPR, Federasi Serikat Buruh, dan Pakar Pajak Soroti Keadilan PekerjaJuly 7, 2026
Ekonomi DPR Desak Transparansi Data Pajak Sektoral dalam RAPBN 2027By Priska AristantoJune 12, 2026 Global-Nusantara.id – Jakarta, 12 Juni 2026 – Komisi XI DPR meminta pemerintah menyampaikan data mikro perpajakan secara lebih rinci dalam…
