Global-Nusantara.id – Surabaya, 4 Agustus 2026 – Media Belanda, De Volkskrant, menyoroti arah perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui artikel berjudul Is Indonesië op weg naar bankroet? atau “Apakah Indonesia Sedang Menuju Kebangkrutan?”
Artikel yang ditulis jurnalis Noël van Bemmel tersebut tidak secara langsung menyatakan Indonesia telah bangkrut. De Volkskrant menggunakan judul berbentuk pertanyaan untuk membangun analisis mengenai berbagai tekanan ekonomi, kebijakan pemerintah, serta keraguan sebagian ekonom terhadap keberlanjutan program-program besar pemerintahan Prabowo.
Dalam pemberitaannya, media Belanda itu menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan ambisi pembangunan besar, tetapi menghadapi persoalan mengenai kemampuan pembiayaan, penciptaan lapangan kerja, stabilitas nilai tukar, serta kepercayaan investor.
De Volkskrant Soroti Kekhawatiran Ekonom
De Volkskrant mengutip pandangan sejumlah ekonom yang mengkhawatirkan pelemahan nilai tukar rupiah, melambatnya penciptaan lapangan kerja, meningkatnya tekanan terhadap anggaran negara, serta menurunnya tingkat kepercayaan sebagian investor.
Dari sudut pandang media tersebut, persoalan ekonomi Indonesia bukan semata-mata mengenai angka pertumbuhan. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah pertumbuhan yang diklaim pemerintah cukup kuat untuk menopang berbagai program pembangunan yang membutuhkan anggaran besar.
De Volkskrant menyoroti bahwa pemerintahan Prabowo membawa sejumlah agenda ambisius, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, hingga penguatan peran lembaga investasi negara seperti Danantara.
Program-program tersebut dipandang berpotensi memberikan dampak positif apabila mampu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Namun, media Belanda tersebut juga melihat adanya risiko apabila pembiayaan program tidak didukung oleh penerimaan negara, tata kelola, dan disiplin fiskal yang memadai.
Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Belum Menjawab Semua Persoalan
Dalam laporan itu, De Volkskrant turut memuat pernyataan Prabowo yang menegaskan ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 5,6 persen. Angka tersebut digunakan Presiden untuk membantah prediksi yang menyebut Indonesia akan mengalami kehancuran atau kolaps ekonomi.
Namun, pemberitaan De Volkskrant menempatkan angka pertumbuhan tersebut dalam konteks yang lebih kritis. Pertumbuhan ekonomi dinilai belum secara otomatis menjawab persoalan kesempatan kerja, tekanan daya beli, ketimpangan, serta kekhawatiran dunia usaha terhadap arah kebijakan pemerintah.
Dengan kata lain, media tersebut tidak membantah bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh. De Volkskrant mempertanyakan apakah kualitas pertumbuhan itu cukup kuat dan berkelanjutan untuk membiayai ambisi pemerintahan dalam jangka panjang.
Judul “Apakah Indonesia Sedang Menuju Kebangkrutan?” karena itu lebih menggambarkan alarm terhadap arah kebijakan dan potensi tekanan fiskal daripada vonis bahwa Indonesia telah berada dalam keadaan bangkrut.
Rupiah dan Kepercayaan Investor Menjadi Perhatian
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator yang disoroti dalam analisis De Volkskrant. Pergerakan rupiah dipandang bukan sekadar persoalan pasar uang, tetapi juga dapat mencerminkan persepsi pelaku pasar terhadap risiko ekonomi Indonesia.
Pelemahan mata uang dapat meningkatkan biaya impor, memperbesar beban pembayaran kewajiban dalam valuta asing, dan menekan kegiatan industri yang masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri.
Selain rupiah, De Volkskrant menyoroti persoalan kepercayaan investor. Ketidakpastian mengenai kebijakan ekonomi, tata kelola anggaran, dan arah campur tangan negara dalam kegiatan bisnis dinilai dapat memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan atau mempertahankan modalnya di Indonesia.
Dalam kerangka pemberitaan media Belanda tersebut, kepercayaan investor menjadi penting karena Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk membiayai pembangunan, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan berbagai proyek strategis.
Program Besar Dianggap Membawa Peluang dan Risiko
De Volkskrant melihat program-program Prabowo sebagai kebijakan yang memiliki dua sisi.
Di satu sisi, agenda seperti Makan Bergizi Gratis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki gizi anak, dan mendorong kegiatan ekonomi di daerah. Hilirisasi juga dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah.
Di sisi lain, program-program tersebut memerlukan anggaran besar, kapasitas birokrasi yang kuat, serta pengawasan yang ketat. Apabila tidak dijalankan secara efisien, program tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap APBN tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang sebanding.
Media Belanda itu pada dasarnya mempertanyakan apakah pemerintahan Prabowo mampu menjaga keseimbangan antara ambisi politik, kebutuhan pembangunan, dan kemampuan keuangan negara.
Istilah “Londo Ireng” Dipandang sebagai Respons terhadap Kritik
Pembahasan mengenai kondisi ekonomi kemudian dikaitkan De Volkskrant dengan pidato Prabowo yang menggunakan istilah londo ireng.
Prabowo menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pihak-pihak yang dinilainya lebih membela kepentingan asing daripada kepentingan nasional. Dalam pidatonya, ia menyinggung wartawan, pengamat, dan organisasi nonpemerintah.
De Volkskrant menerjemahkan istilah tersebut sebagai zwarte Hollanders atau “Belanda hitam”. Media itu menjelaskan istilah tersebut memiliki akar sejarah kolonial dan berkembang sebagai sebutan terhadap pihak yang dianggap membantu atau berpihak kepada kepentingan Belanda.
Dalam bingkai pemberitaan De Volkskrant, penggunaan istilah itu bukan sekadar ungkapan politik. Pernyataan tersebut ditempatkan sebagai respons Prabowo terhadap kritik mengenai kondisi ekonomi dan keberlanjutan program pemerintah.
Prabowo disebut menolak berbagai prediksi pesimistis yang berulang kali menyatakan ekonomi Indonesia akan runtuh. Ia menegaskan prediksi tersebut tidak pernah terbukti dan ekonomi Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan.
Namun, De Volkskrant melihat penggunaan label londo ireng terhadap pengkritik sebagai bagian penting dari perdebatan. Kritik ekonomi yang disampaikan oleh jurnalis, analis, atau kelompok masyarakat sipil berpotensi diposisikan bukan sebagai evaluasi kebijakan, melainkan sebagai bentuk keberpihakan kepada kepentingan asing.
Kritik Ekonomi Berubah Menjadi Perdebatan Politik
Dari sudut pandang media Belanda itu, perdebatan mengenai ekonomi Indonesia akhirnya tidak lagi hanya membahas angka pertumbuhan, nilai tukar, anggaran negara, atau investasi.
Perdebatan tersebut berkembang menjadi persoalan tentang bagaimana pemerintah merespons kritik dan memperlakukan pihak yang mempertanyakan kebijakannya.
De Volkskrant memperlihatkan kontras antara dua narasi. Pemerintah menekankan pertumbuhan ekonomi dan optimisme pembangunan, sedangkan sejumlah ekonom dan pengamat mengingatkan adanya tekanan fiskal, pelemahan rupiah, serta persoalan penciptaan lapangan kerja dan kepercayaan investor.
Alih-alih memberikan kesimpulan pasti bahwa Indonesia akan bangkrut, media tersebut mempertanyakan apakah ambisi ekonomi Prabowo dapat berjalan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar.
Bukan Vonis Kebangkrutan
Penting dicatat bahwa De Volkskrant tidak menyatakan Indonesia sudah bangkrut. Artikel tersebut juga tidak menyebut kebangkrutan sebagai sesuatu yang pasti akan terjadi.
Judulnya disusun dalam bentuk pertanyaan untuk menguji ketahanan ekonomi Indonesia di tengah besarnya program pemerintah dan meningkatnya kekhawatiran dari sebagian ekonom.
Karena itu, substansi pemberitaan De Volkskrant lebih tepat dibaca sebagai peringatan terhadap potensi risiko kebijakan, bukan sebagai laporan mengenai terjadinya kebangkrutan negara.
Media tersebut melihat Indonesia masih memiliki pertumbuhan ekonomi dan potensi pembangunan yang besar. Namun, keberhasilan pemerintahan Prabowo akan ditentukan oleh kemampuan menjaga disiplin anggaran, meningkatkan kepercayaan investor, menciptakan pekerjaan, dan memastikan program-program besar memberikan hasil yang nyata.
Sorotan terhadap istilah londo ireng juga memperlihatkan bahwa respons pemerintah terhadap kritik akan menjadi bagian dari penilaian internasional terhadap Indonesia. Kritik ekonomi tidak hanya memengaruhi perdebatan domestik, tetapi juga membentuk persepsi media, investor, dan masyarakat internasional mengenai arah pemerintahan Indonesia.
