Global-Nusantara.id – Jakarta, 7 Juni 2026 — Persoalan utang bank dan pinjaman online atau pinjol masih menjadi tekanan bagi sebagian masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi keluarga maupun usaha mengalami penurunan. Dalam situasi tersebut, debitur diingatkan agar tidak mengambil langkah emosional, menghindar, atau memutus komunikasi dengan pihak kreditur.
Penyelesaian utang sebaiknya dilakukan melalui jalur resmi, tertulis, dan berbasis bukti. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah negosiasi kewajiban kepada pihak kreditur, baik melalui restrukturisasi, penghapusan bunga dan denda, maupun skema penyelesaian akhir sesuai kemampuan debitur.
Namun, mekanisme tersebut bukan berarti debitur dapat menghindari kewajiban. Keringanan pembayaran tetap bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga keuangan, kondisi objektif debitur, status tunggakan, serta kelengkapan dokumen pendukung.
Debitur Perlu Ajukan Permohonan Secara Resmi
Dalam proses penyelesaian utang, debitur perlu menyampaikan permohonan secara resmi kepada pihak bank, perusahaan pembiayaan, atau penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berizin. Permohonan tersebut sebaiknya diajukan secara tertulis kepada bagian penanganan kredit, recovery, collection, atau unit resmi yang ditunjuk oleh kreditur.
Langkah tertulis penting dilakukan agar seluruh proses negosiasi memiliki dasar administrasi yang jelas. Debitur juga disarankan tidak hanya mengandalkan komunikasi lisan dengan petugas penagihan, karena kesepakatan tanpa dokumen dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Permohonan keringanan dapat disertai dengan bukti kondisi keuangan, seperti rekening koran, laporan penurunan penghasilan, bukti usaha berhenti beroperasi, dokumen kesehatan, surat keterangan tidak bekerja, atau bukti lain yang menunjukkan bahwa debitur memang sedang mengalami kesulitan pembayaran.
Skema Pelunasan Sekaligus Dapat Diajukan
Salah satu opsi yang dapat diajukan debitur adalah skema pelunasan sekaligus atau one-time settlement. Melalui skema ini, debitur menawarkan pembayaran dalam jumlah tertentu sebagai penyelesaian akhir, disertai permohonan penghapusan bunga, denda, atau penyesuaian kewajiban lainnya.
Skema tersebut biasanya dipertimbangkan apabila debitur memiliki keterbatasan kemampuan bayar, tetapi masih memiliki dana untuk menyelesaikan kewajiban dalam waktu dekat. Meski demikian, tidak semua permohonan pasti disetujui oleh kreditur.
Karena itu, debitur perlu menyampaikan kemampuan bayar secara realistis. Debitur juga harus memastikan bahwa setiap persetujuan pelunasan dituangkan dalam dokumen resmi yang memuat nilai pembayaran, batas waktu pembayaran, kewajiban yang dihapuskan, serta status akhir pinjaman setelah pembayaran dilakukan.
Jangan Hanya Percaya Janji Lisan
Praktisi pajak dan hukum sekaligus Ketua Komite Tetap Bidang Fiskal & Moneter KADIN Jawa Timur serta Ketua FERADI WPI DPC Sidoarjo, Adv. Yulianto Kiswocahyono, S.E., S.H., BKP, menilai bahwa penyelesaian utang bank maupun pinjol harus dilakukan secara tertib administrasi. Menurutnya, persoalan utang tidak cukup diselesaikan hanya melalui percakapan lisan, terutama apabila melibatkan penghapusan bunga, denda, atau pengurangan kewajiban tertentu.
“Dalam penyelesaian utang, hal paling penting adalah tertib dokumen. Jangan hanya percaya pada janji lisan, apalagi jika komunikasi hanya dilakukan melalui petugas penagihan. Setiap kesepakatan harus dituangkan secara tertulis, jelas nilai yang dibayar, jelas kewajiban yang diselesaikan, dan jelas status akhirnya,” ujar Yulianto.
Yulianto menjelaskan, debitur yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan tetap dapat mengajukan permohonan keringanan kepada kreditur. Namun, permohonan tersebut harus disampaikan dengan itikad baik dan disertai bukti pendukung yang memadai.
Menurutnya, bukti objektif menjadi penting agar kreditur dapat menilai kondisi debitur secara rasional. Debitur tidak cukup hanya menyampaikan bahwa dirinya tidak mampu membayar, tetapi perlu menunjukkan dokumen yang menggambarkan kemampuan keuangannya secara nyata.
“Debitur harus menunjukkan itikad baik. Kalau memang tidak mampu membayar seluruh tagihan, sampaikan kemampuan yang realistis dan lampirkan bukti pendukung. Jangan menghilang, jangan memutus komunikasi, dan jangan membuat janji pembayaran yang sebenarnya tidak sanggup dipenuhi,” jelasnya.
Pembayaran Harus Melalui Rekening Resmi
Yulianto juga mengingatkan agar debitur berhati-hati saat melakukan pembayaran hasil kesepakatan. Menurutnya, pembayaran harus dilakukan melalui rekening resmi lembaga keuangan atau kanal pembayaran yang telah ditentukan secara sah.
Debitur tidak disarankan mentransfer dana ke rekening pribadi pihak tertentu, termasuk kepada oknum yang mengaku sebagai petugas penagihan, apabila tidak ada dasar surat resmi dari kreditur. Langkah tersebut berisiko menimbulkan sengketa baru apabila pembayaran tidak tercatat sebagai pelunasan kewajiban.
“Pastikan pembayaran masuk ke rekening resmi, bukan rekening pribadi. Setelah pembayaran dilakukan, simpan bukti transfer, surat persetujuan keringanan, bukti komunikasi, dan dokumen pendukung lainnya,” kata Yulianto.
Menurutnya, arsip dokumen tersebut penting sebagai alat pembuktian apabila di kemudian hari muncul perbedaan data, penagihan ulang, atau persoalan administratif lainnya.
Debitur Wajib Minta Surat Keterangan Lunas
Setelah kewajiban diselesaikan, debitur wajib meminta Surat Keterangan Lunas atau dokumen resmi lain yang menyatakan bahwa pinjaman telah selesai. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa debitur telah memenuhi kesepakatan pelunasan.
Tanpa Surat Keterangan Lunas, debitur dapat mengalami kesulitan apabila muncul tagihan kembali atau ketika membutuhkan pembaruan data pada sistem informasi layanan keuangan.
“Surat Keterangan Lunas itu sangat penting. Jangan merasa selesai hanya karena sudah transfer. Harus ada dokumen resmi yang menyatakan kewajiban telah selesai atau tidak ada lagi tagihan yang harus dibayar,” tegas Yulianto.
Yulianto menambahkan, debitur juga perlu memastikan bahwa status pinjaman diperbarui sesuai kesepakatan. Apabila terdapat catatan kewajiban yang belum sesuai, debitur dapat mengajukan klarifikasi kepada lembaga keuangan terkait dengan membawa bukti pelunasan.
Penagihan Tidak Boleh Disertai Intimidasi
Di sisi lain, proses penagihan juga harus dilakukan sesuai aturan dan etika. Kreditur maupun pihak ketiga yang diberi kuasa melakukan penagihan tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, penghinaan, tekanan berlebihan, penyebaran data pribadi, atau tindakan yang merendahkan martabat debitur.
Penagihan yang dilakukan secara tidak patut dapat menjadi persoalan hukum. Debitur yang mengalami intimidasi atau dugaan pelanggaran dalam proses penagihan dapat mendokumentasikan bukti berupa rekaman komunikasi, tangkapan layar pesan, identitas penagih, waktu kejadian, serta kronologi peristiwa.
Dokumentasi tersebut dapat digunakan untuk mengajukan pengaduan kepada lembaga terkait atau pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
Yulianto menilai, kreditur tetap memiliki hak untuk menagih kewajiban. Namun, hak tersebut harus dijalankan secara proporsional dan tidak boleh melanggar hak-hak debitur sebagai konsumen jasa keuangan.
“Prinsipnya, utang harus diselesaikan. Tetapi penyelesaiannya juga harus legal, manusiawi, dan berbasis dokumen. Kreditur punya hak menagih, tetapi debitur juga punya hak untuk diperlakukan secara patut dan tidak diintimidasi,” ujarnya.
Bukan Cara Menghindari Kewajiban
Penyelesaian utang melalui negosiasi bukanlah cara untuk menghapus kewajiban secara sepihak. Skema seperti restrukturisasi, penghapusan bunga dan denda, maupun penyelesaian melalui pembayaran sekaligus tetap memerlukan persetujuan dari kreditur.
Debitur juga perlu memahami bahwa setiap pinjaman lahir dari perjanjian. Karena itu, kewajiban pembayaran tetap melekat sampai ada kesepakatan baru atau dokumen pelunasan resmi yang menyatakan bahwa kewajiban telah diselesaikan.
Langkah negosiasi justru dapat menjadi jalan yang lebih sehat bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Dibanding menghindar atau membiarkan tunggakan terus membesar, komunikasi resmi dengan kreditur dapat membuka ruang penyelesaian yang lebih terukur.
Masyarakat Diminta Cermat Membedakan Pinjol Legal dan Ilegal
Masyarakat juga perlu cermat membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal. Pinjol legal berada dalam pengawasan regulator dan wajib mengikuti ketentuan perlindungan konsumen. Sementara itu, pinjol ilegal kerap tidak memiliki izin dan berpotensi melakukan praktik penagihan yang merugikan masyarakat.
Apabila masyarakat menerima tekanan dari pihak yang mengaku sebagai penyelenggara pinjaman online, langkah awal yang dapat dilakukan adalah memeriksa legalitas penyelenggara, menyimpan seluruh bukti komunikasi, dan tidak memberikan akses tambahan terhadap data pribadi.
Dalam kondisi tertentu, debitur juga dapat meminta pendampingan kepada pihak yang memahami aspek hukum, keuangan, atau perlindungan konsumen agar langkah penyelesaian tidak dilakukan secara keliru.
Penyelesaian Harus Legal dan Terukur
Penyelesaian utang bank dan pinjol membutuhkan keterbukaan dari debitur serta kepatuhan prosedur dari kreditur. Debitur yang mengalami kesulitan pembayaran perlu menyampaikan kondisi secara jujur, menyiapkan dokumen pendukung, dan mengajukan permohonan secara resmi.
Di sisi lain, kreditur perlu menjalankan proses penagihan secara profesional dan tidak melampaui batas kewajaran. Dengan cara tersebut, penyelesaian utang dapat dilakukan secara lebih adil, legal, dan terukur.
Yulianto menegaskan, kunci utama dalam penyelesaian utang adalah itikad baik, komunikasi resmi, dan bukti tertulis.
“Jangan menyelesaikan utang hanya berdasarkan percakapan. Semua harus ada jejak dokumennya. Kalau debitur tertib dokumen, posisinya akan jauh lebih kuat ketika terjadi masalah,” pungkasnya.
