Global-Nusantara.id – Jakarta, 13 Juni 2026 – Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir kembali mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa. Berbagai kebijakan pemerintah dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar rakyat, khususnya masyarakat kecil yang paling merasakan dampak kenaikan biaya hidup, tingginya ongkos transportasi, harga kebutuhan pokok, serta terbatasnya ruang ekonomi keluarga.
Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga bukan sekadar data dalam laporan ekonomi. Setiap perubahan harga dapat langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, biaya perjalanan, ongkos distribusi barang, hingga pengeluaran rutin pekerja, pedagang kecil, mahasiswa, dan kelompok rentan lainnya.
Dalam kondisi seperti itu, kebijakan negara dinilai tidak cukup hanya tampak besar dalam rencana, tetapi harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Keresahan tersebut menjadi latar belakang munculnya seruan dari Aliansi Almamater MPU Tantular Peduli Bangsa.
Melalui poster ajakan terbuka berjudul “Panggilan Nurani untuk Mahasiswa MPU Tantular!”, aliansi tersebut mengajak mahasiswa untuk tidak bersikap pasif terhadap berbagai kebijakan yang dinilai semakin membebani kehidupan ekonomi rakyat.
Mahasiswa Diajak Lebih Peka terhadap Kondisi Rakyat
Dalam poster tersebut, Aliansi Almamater MPU Tantular Peduli Bangsa menegaskan bahwa mahasiswa sebagai agent of change memiliki tanggung jawab untuk tidak menutup mata terhadap realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kawan-kawan mahasiswa, sebagai Agent of Change, kita tidak boleh menutup mata pada kenyataan. Negara sedang memanggil kita! Kebijakan saat ini berdampak langsung pada penderitaan rakyat kecil,” demikian isi narasi yang tertulis dalam poster tersebut.
Seruan itu menjadi pengingat bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta didik di lingkungan akademik. Lebih jauh, mahasiswa juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial untuk memahami, merasakan, dan menyuarakan persoalan bangsa.
Aliansi tersebut turut mengajak mahasiswa untuk memperkuat barisan dan menyampaikan aspirasi yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Harga BBM dan Ongkos Transportasi Menjadi Perhatian
Salah satu poin utama dalam poster tersebut adalah tuntutan agar harga BBM diturunkan. Aliansi menilai beban hidup masyarakat dan biaya transportasi semakin berat sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
“Turunkan harga BBM! Jangan biarkan beban hidup dan biaya transportasi terus mencekik rakyat,” demikian seruan yang tercantum dalam poster.
Persoalan BBM menjadi isu penting karena memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika harga bahan bakar berada pada tingkat yang memberatkan, dampaknya dapat merembet ke berbagai sektor kehidupan.
Bagi pekerja harian, pengemudi ojek daring, sopir angkutan, pedagang kecil, hingga mahasiswa, biaya transportasi merupakan kebutuhan rutin yang tidak mudah dihindari. Sementara itu, ongkos distribusi barang juga dapat berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok di pasar.
Karena itu, desakan penurunan harga BBM tidak hanya dilihat sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang paling rentan terhadap gejolak harga.
Program MBG Dinilai Perlu Dievaluasi
Selain menyoroti harga BBM, poster tersebut juga memuat desakan agar Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dihentikan. Aliansi menilai program tersebut belum tepat sasaran, berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, serta belum menyelesaikan akar persoalan kelaparan dan kemiskinan.
“Program Makan Bergizi Gratis tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran, dan tidak menyentuh akar masalah kelaparan serta kemiskinan. Anggaran negara harus dialokasikan untuk kebutuhan rakyat yang lebih mendesak,” tulis poster tersebut.
Seruan tersebut memperlihatkan adanya kekhawatiran terhadap arah prioritas penggunaan anggaran negara. Menurut aliansi, anggaran publik seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa mendorong agar setiap kebijakan pemerintah tidak hanya bertumpu pada program besar, tetapi juga disertai perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, dan ketepatan sasaran yang jelas.
Kritik Mahasiswa Bagian dari Kontrol Demokrasi
Menanggapi seruan tersebut, Dr. Appe Hutahuruk, S.H., M.H. menilai bahwa suara mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat selama dilakukan secara damai, tertib, dan tidak melanggar hukum.
“Mahasiswa adalah elemen intelektual yang memiliki kepekaan terhadap keadaan sosial. Ketika rakyat menghadapi tekanan ekonomi, suara mahasiswa tidak boleh dipandang sebagai gangguan, tetapi sebagai pengingat agar kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ujar Dr. Appe Hutahuruk.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus dinilai dari aspek manfaat, keadilan, dan dampaknya terhadap masyarakat kecil. Apabila sebuah kebijakan justru menambah beban masyarakat, maka kritik publik merupakan hal yang wajar dan perlu didengar oleh pemerintah.
“Dalam negara hukum, kebijakan publik tidak cukup hanya sah secara administratif. Kebijakan juga harus memiliki rasa keadilan, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan penderitaan baru bagi kelompok masyarakat yang sudah rentan secara ekonomi,” katanya.
Dr. Appe juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan secara konstitusional. Menurutnya, kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketertiban umum dan keselamatan bersama.
“Kritik boleh keras, tetapi harus tetap bermartabat. Aksi damai merupakan bentuk kedewasaan demokrasi. Mahasiswa harus menunjukkan bahwa perjuangan membela rakyat dapat dilakukan secara tertib, rasional, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Aksi Damai sebagai Bentuk Kepedulian Sosial
Walaupun memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah, poster tersebut menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara damai, tertib, dan bermartabat.
Aliansi Almamater MPU Tantular Peduli Bangsa menyerukan “Aksi Damai untuk Perubahan” sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang tetap berada dalam koridor konstitusi.
“Mari kita suarakan aspirasi ini secara damai, tertib, dan bermartabat. Perubahan lahir dari keberanian dan persatuan. Aksi damai adalah wujud cinta kita pada bangsa dan rakyat,” demikian pesan yang tertulis dalam poster.
Seruan tersebut menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan negara tidak harus dilakukan dengan tindakan yang merusak. Aspirasi dapat disampaikan melalui aksi damai yang mengutamakan tanggung jawab, ketertiban, dan kepentingan bersama.
Keadilan Sosial Tidak Berhenti di Ruang Kelas
Dalam poster tersebut, terdapat pula pesan bahwa keadilan sosial bukan sekadar teori yang dipelajari di ruang kuliah. Pesan ini menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam memahami kenyataan sosial di luar lingkungan akademik.
Mahasiswa dinilai tidak cukup hanya memahami konsep keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan melalui materi perkuliahan. Nilai-nilai tersebut juga perlu diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dengan mengangkat isu harga BBM, beban hidup, dan evaluasi program pemerintah, aliansi tersebut berupaya menempatkan gerakan mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan sosial dan kebangsaan.
Waktu dan Lokasi Masih Menunggu Pengumuman
Hingga informasi ini disusun, poster ajakan tersebut belum mencantumkan waktu dan lokasi berkumpul secara rinci. Dalam poster hanya dijelaskan bahwa informasi mengenai waktu dan tempat berkumpul akan diumumkan kemudian.
Aliansi juga mencantumkan kanal diskusi dan informasi terbaru bagi mahasiswa yang ingin mengikuti perkembangan seruan tersebut.
Seruan Aliansi Almamater MPU Tantular Peduli Bangsa ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik. Meski demikian, setiap bentuk penyampaian aspirasi tetap perlu dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta mengutamakan keselamatan peserta aksi maupun masyarakat.
Melalui ajakan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara damai, konstitusional, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga sikap kritis sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
