Global-Nusantara.id – Surabaya, 16 Juni 2026 – Sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Rakyat Surabaya Menggugat” di kawasan Taman Apsari, depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 15 Juni 2026.
Aksi tersebut menjadi ruang penyampaian kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Massa menyuarakan berbagai tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, hingga kehidupan sipil.
Massa Soroti Isu Ekonomi dan Demokrasi
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah poster dan menyampaikan orasi secara bergantian. Isu yang diangkat tidak hanya berkaitan dengan tekanan ekonomi masyarakat, tetapi juga menyentuh persoalan hukum, demokrasi, dan potensi menguatnya peran aparat dalam ruang sipil.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ikhsan Aditya, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan respons masyarakat sipil terhadap arah kebijakan negara yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Ia menyoroti pembahasan UU Polri dan UU TNI yang dianggap bermasalah karena berpotensi memperluas ruang militerisme dalam kehidupan sipil. Menurutnya, negara harus tetap menjaga prinsip demokrasi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Desak Pemerintah Hentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Salah satu tuntutan utama yang disuarakan massa adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Massa menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara serius karena dianggap berpotensi membebani keuangan negara dan belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, massa juga menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak, memperkuat nilai tukar rupiah, serta menghentikan praktik eksploitasi alam. Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk keresahan terhadap tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat kecil.
UU Polri dan UU TNI Jadi Perhatian Utama
Dalam orasi yang disampaikan, isu pencabutan UU Polri dan UU TNI menjadi salah satu perhatian utama massa aksi. Mereka menilai regulasi tersebut perlu dikaji ulang karena berpotensi mengganggu prinsip demokrasi dan memperbesar peran aparat dalam kehidupan sipil.
Massa menegaskan bahwa reformasi sektor keamanan harus tetap berjalan dalam koridor hukum, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak sipil. Negara diminta tidak mengambil langkah yang dapat membuka kembali praktik kekuasaan yang bertentangan dengan semangat demokrasi.
Harga BBM dan Pelemahan Rupiah Ikut Disuarakan
Persoalan ekonomi turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Massa menilai tekanan terhadap masyarakat semakin berat akibat tingginya biaya hidup, harga kebutuhan pokok, serta kekhawatiran terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.
Ikhsan menyebut kondisi ekonomi saat ini perlu direspons secara serius oleh pemerintah. Menurutnya, apabila kebijakan ekonomi tidak berpihak kepada rakyat, maka beban masyarakat kecil akan semakin besar, terutama bagi pekerja, pedagang kecil, buruh, dan kelompok rentan.
Aparat Siagakan Pengamanan di Sekitar Grahadi
Di sekitar lokasi aksi, aparat kepolisian tampak menyiagakan pengamanan. Pagar kawat berduri dipasang di depan Gedung Negara Grahadi, sementara sejumlah personel dan kendaraan taktis disiapkan di area tersebut.
Meski demikian, situasi lalu lintas di sekitar kawasan Taman Apsari dilaporkan tetap ramai lancar. Massa menggelar aksi di area taman sehingga tidak sepenuhnya menghambat arus kendaraan di sekitar lokasi.
Gerakan Sipil Dinilai Jadi Alarm bagi Pemerintah
Aksi “Rakyat Surabaya Menggugat” menjadi penanda bahwa keresahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan nasional juga terasa kuat di daerah. Massa berharap aksi tersebut dapat membangkitkan kepedulian publik terhadap isu-isu kerakyatan dan mendorong pemerintah lebih terbuka terhadap kritik masyarakat.
Gelombang kritik serupa juga muncul dari kalangan mahasiswa. BEM SI Jawa Timur diketahui menyiapkan aksi pada Rabu, 17 Juni 2026, dengan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, pencabutan UU Polri dan UU TNI, penurunan harga BBM, penolakan militerisme, serta penguatan nilai tukar rupiah.
Pemerintah Diminta Dengarkan Aspirasi Rakyat
Melalui aksi tersebut, masyarakat sipil Surabaya meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap suara rakyat. Kebijakan publik dinilai harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara nyata.
Massa menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya program pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi rakyat kecil, menjaga demokrasi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
