Author: Priska Aristanto

Global-Nusantara.id – Jakarta, 15 Juli 2026 – Polemik terkait kebijakan Patriot Bond dan Merah Putih Bond memasuki tahap konstitusional setelah ketentuan yang mengatur instrumen tersebut diajukan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan pengujian undang-undang tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut keseimbangan antara kepentingan penghimpunan dana untuk pembangunan nasional dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum dalam sistem keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan di MK. Pemerintah juga menyiapkan ahli hukum untuk memberikan penjelasan dan mempertahankan argumentasi atas kebijakan tersebut dalam persidangan. Purbaya menyebut pemerintah akan menghadapi proses tersebut dengan persiapan hukum yang…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 14 Juli 2026 – Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memberikan perhatian terhadap arah pengelolaan fiskal Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah tren peningkatan utang pemerintah yang diperkirakan masih berlanjut hingga 2029, seiring kebutuhan pembiayaan pembangunan dan strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, S&P menilai kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kategori yang relatif terjaga. Pemerintah dinilai memiliki kemampuan untuk mengelola peningkatan utang dengan dukungan fundamental ekonomi yang cukup kuat, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, struktur ekonomi yang beragam, serta kebijakan fiskal yang secara umum tetap berhati-hati. Namun,…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 13 Juli 2026 – Upaya pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) kembali mendapat perhatian berbagai kalangan. Kehadiran regulasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum Indonesia dalam menghadapi meningkatnya sengketa keperdataan yang melibatkan unsur lintas negara. Di tengah pesatnya arus globalisasi, perkembangan perdagangan internasional, investasi asing, mobilitas tenaga kerja, hingga perkawinan campuran, hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu negara semakin sering terjadi. Kondisi tersebut menuntut adanya aturan yang mampu memberikan kepastian mengenai hukum mana yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, serta bagaimana putusan pengadilan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Selama…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 11 Juli 2026 — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersebut diumumkan Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026. Selain Febrie yang disebut dengan inisial FA, penyidik juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR, yang diketahui bernama Don Ritto, sebagai tersangka. “Berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan dua tersangka saat ini,” kata Totok. Menurut Totok, penetapan tersangka…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 10 Juli 2026 — Keputusan penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan pengamanan terhadap rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menjadi perhatian publik. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya perlindungan negara terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI sebelumnya menyampaikan bahwa pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam Pasal 2 Perpres Nomor 66 Tahun 2025 dijelaskan bahwa jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi berhak memperoleh perlindungan negara dari…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 9 Juli 2026 — Keluarga besar Global-Nusantara.id menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Eko Wahyu Pramono, S.Tr.P., S.Ak. Momentum pertambahan usia ini menjadi refleksi perjalanan, dedikasi, serta semangat dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus terus memberikan kontribusi positif di berbagai bidang. Di mata rekan dan kolega, Eko Wahyu Pramono dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat tinggi dalam mengejar target, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, serta selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap tanggung jawab yang dijalankan. Selain dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi, Eko Wahyu Pramono juga dikenal sebagai sosok yang hangat, mudah membangun hubungan…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 8 Juli 2026 — Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan serta Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan menjadi perhatian sejumlah praktisi hukum dan perpajakan. Regulasi tersebut mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa oleh wajib pajak, yaitu konsultan pajak, pihak lain, maupun keluarga. Dalam ketentuannya, pihak lain yang menjalankan fungsi sebagai kuasa wajib pajak diwajibkan memenuhi persyaratan kompetensi tertentu di bidang perpajakan yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Terdaftar (SKT). PMK Nomor 44 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pengganti PMK Nomor 229/PMK.03/2014…

Global-Nusantara.id – Jakarta, 7 Juli 2026 — Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi karena karakter JHT memiliki perbedaan mendasar dengan penghasilan biasa. Dana JHT dinilai bukan sekadar penerimaan ekonomi bagi pekerja, melainkan instrumen perlindungan sosial yang berasal dari akumulasi iuran pekerja dan pemberi kerja selama masa kerja. Oleh karena itu, kebijakan perpajakannya perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, serta tujuan utama penyelenggaraan program jaminan sosial. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang pengenaan PPh atas pencairan JHT. Mereka menilai perlu adanya keseimbangan…

Global-Nusantara.id – Surabaya, 6 Juli 2026 — Pemerintah mengusulkan pembentukan Pengadilan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai lembaga peradilan khusus untuk menangani berbagai sengketa di kawasan pusat finansial internasional. RUU PFII menjadi sorotan karena mengatur bahwa putusan Pengadilan PFII bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, peninjauan kembali (PK), maupun bentuk upaya hukum lainnya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 23 RUU PFII yang memberikan kewenangan penuh kepada Pengadilan PFII untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang timbul di kawasan pusat finansial internasional tersebut. Ruang Lingkup Sengketa PFII Pengadilan PFII akan menangani sengketa…

Global-Nusantara.id – Surabaya, 5 Juli 2026 — Indonesia dinilai perlu memperkuat strategi perluasan basis ekonomi atau economic base broadening untuk menghindari risiko fiscal middle-income trap. Kondisi tersebut merujuk pada situasi ketika negara telah berada pada level pendapatan menengah, tetapi kapasitas fiskalnya tidak tumbuh cukup kuat untuk menopang kebutuhan pembangunan jangka panjang. Gagasan tersebut mengemuka dalam artikel opini Lambang Wiji Imantoro berjudul Melepas Jerat Fiscal Middle-Income Trap Melalui Economic Base Broadening yang terbit di Kumparan. Dalam artikel itu, perluasan basis ekonomi dipandang sebagai salah satu jalan penting agar penerimaan negara tidak hanya bertumpu pada kenaikan tarif pajak atau penambahan beban fiskal…