Global-Nusantara.id – Jakarta, 7 Juni 2026 — Pemerintah mencatat realisasi penarikan utang baru sebesar Rp386 triliun hingga Mei 2026. Angka tersebut setara dengan 46,4 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026. Realisasi ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka Rp351 triliun pada Mei 2025.
Penarikan utang baru tersebut mayoritas dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN. Instrumen ini masih menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pemerintah untuk menutup kebutuhan anggaran negara.
Pembiayaan APBN Capai Rp379,4 Triliun
Selain pembiayaan utang, Kementerian Keuangan juga mencatat realisasi pembiayaan nonutang sebesar Rp6,5 triliun hingga akhir Mei 2026. Dengan perkembangan tersebut, total realisasi pembiayaan APBN mencapai Rp379,4 triliun, atau sekitar 55,1 persen dari pagu tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa proses pembiayaan anggaran masih berjalan normal meski pasar keuangan global masih menghadapi ketidakpastian. Pemerintah menilai kondisi fiskal masih terjaga, salah satunya karena keseimbangan primer tercatat surplus Rp58,6 triliun.
Minat Investor terhadap SUN Dinilai Masih Kuat
Purbaya juga menilai kepercayaan investor terhadap Surat Utang Negara atau SUN masih cukup baik. Hal itu terlihat dari kondisi pasar obligasi domestik yang relatif stabil, termasuk pergerakan imbal hasil SUN tenor 10 tahun yang bergerak dari sekitar 6,67 persen pada Mei menjadi sekitar 6,8 persen pada awal Juni 2026.
Menurut pemerintah, stabilitas tersebut menunjukkan bahwa pasar obligasi Indonesia masih memiliki daya tarik di tengah dinamika global. Kepercayaan investor juga tercermin dari hasil lelang surat utang pemerintah. Hingga Mei 2026, bid to cover ratio lelang SUN tercatat sekitar 1,8 kali, sedangkan untuk Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN mencapai 2,6 kali.
Pengelolaan Utang Tetap Perlu Dijaga
Meski pembiayaan dinilai berjalan normal, realisasi utang baru yang mencapai ratusan triliun rupiah tetap perlu dikelola secara hati-hati. Pemerintah perlu memastikan penarikan utang diarahkan untuk mendukung belanja produktif, menjaga keberlanjutan fiskal, serta mempertahankan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.
Dengan kondisi pasar yang masih dipengaruhi volatilitas global, pengelolaan pembiayaan APBN menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia sepanjang 2026
