Global-Nusantara.id – Jakarta, 11 Juni 2026 — Saksi terlapor atas nama Hendra Warsito menjalani proses pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Barat dengan didampingi tim kuasa hukum dari Firma Hukum Subur Jaya dan Rekan atau Subur Jaya Lawfirm – FERADI WPI.
Pendampingan tersebut dilakukan oleh Adv. Donny Andretti, S.H., S.Kom., M.Kom., bersama Ass. Adv. Yoshua Rivaldo, S.K.M., C.MDF., C.PFW., C.JKJ., serta Ass. Adv. Mohamad Farhan, S.H. Kehadiran tim kuasa hukum dalam pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak hukum warga negara yang sedang berhadapan dengan proses hukum.
Pendampingan Dilakukan Selama Proses Pemeriksaan
Dalam proses pemeriksaan yang berlangsung di Polres Metro Jakarta Barat, tim kuasa hukum hadir untuk memastikan klien memperoleh pendampingan secara layak. Pendampingan hukum dinilai penting agar setiap tahapan pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, kehadiran kuasa hukum juga bertujuan untuk menjaga agar proses pemeriksaan tetap berada dalam koridor hukum, transparan, dan menghormati hak-hak pihak yang diperiksa. Dalam konteks ini, pendampingan hukum bukan hanya berkaitan dengan pembelaan, tetapi juga memastikan prosedur pemeriksaan berjalan secara profesional.
Kuasa Hukum Tegaskan Sikap Kooperatif
Adv. Donny Andretti menyampaikan bahwa pihaknya hadir dalam kapasitas sebagai kuasa hukum untuk mendampingi Hendra Warsito selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menegaskan bahwa tim kuasa hukum menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan bersikap kooperatif terhadap aparat penegak hukum.
“Kami hadir dalam kapasitas sebagai kuasa hukum untuk memastikan hak-hak klien terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga menghormati proses yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan berharap seluruh tahapan dapat berjalan secara profesional, objektif, dan berkeadilan,” ujar Adv. Donny Andretti.
Menurutnya, setiap proses hukum perlu dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, serta penghormatan terhadap hak-hak semua pihak. Hal tersebut menjadi penting agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan penilaian sepihak sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Menjunjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah
Hingga berita ini disusun, proses pemeriksaan terhadap Hendra Warsito masih berlangsung. Belum terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terkait perkara tersebut. Karena itu, seluruh pihak diharapkan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Asas praduga tak bersalah menjadi prinsip penting dalam proses hukum. Setiap orang yang sedang menjalani pemeriksaan tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang final dan mengikat. Prinsip ini perlu dijaga agar proses hukum berjalan adil, proporsional, dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait.
Bantuan Hukum Merupakan Hak Warga Negara
Pendampingan hukum terhadap saksi, terlapor, maupun pihak lain yang terkait dalam suatu perkara merupakan hak yang dijamin oleh hukum. Dalam praktiknya, kehadiran kuasa hukum dapat membantu memastikan bahwa pihak yang diperiksa memahami hak dan kewajibannya selama menjalani proses hukum.
Dengan adanya pendampingan hukum, diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan lebih tertib, jelas, dan sesuai prosedur. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.
Harapan Proses Berjalan Profesional dan Berkeadilan
Tim kuasa hukum berharap seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Dalam perkara yang masih berjalan, sikap kooperatif dari semua pihak dinilai penting agar proses hukum dapat berlangsung secara objektif. Publik juga diharapkan tidak menarik kesimpulan sebelum adanya keterangan resmi maupun keputusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Catatan Redaksi:
Sebagai media yang menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, Global-Nusantara.id membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang berkepentingan atas pemberitaan ini, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
