Global-Nusantara.id – Jakarta, 12 Juni 2026 — Perjanjian internasional menjadi salah satu instrumen penting dalam hubungan antarnegara. Melalui perjanjian tersebut, pemerintah dapat membangun kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, pertahanan, lingkungan hidup, perdagangan, hingga perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Dalam sistem hukum Indonesia, tata cara pembuatan perjanjian internasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa pembuatan perjanjian internasional tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan hukum dan diplomatik yang terstruktur.
Lima Tahapan Perjanjian Internasional
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000, pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui lima tahap, yaitu penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.
Tahap pertama adalah penjajakan. Pada tahap ini, pemerintah atau pihak terkait menilai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional. Penjajakan dilakukan untuk melihat urgensi, manfaat, ruang lingkup kerja sama, serta kesesuaian perjanjian dengan kepentingan nasional.
Tahap kedua adalah perundingan. Dalam proses ini, para pihak membahas substansi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perundingan dapat dilakukan secara bilateral antara dua negara atau secara multilateral yang melibatkan lebih dari dua pihak.
Setelah proses perundingan selesai, hasil pembahasan dituangkan ke dalam perumusan naskah. Naskah perjanjian harus disusun secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di kemudian hari.
Tahap berikutnya adalah penerimaan, yakni persetujuan para pihak terhadap naskah yang telah dirumuskan. Setelah itu, proses berlanjut ke tahap penandatanganan.
Perjanjian Internasional Harus Dipahami sebagai Proses Hukum
Praktisi hukum asal Tulungagung, Chalista Sekar, S.H., menilai bahwa perjanjian internasional tidak boleh dipandang sekadar sebagai hubungan diplomatik antarnegara. Menurutnya, setiap perjanjian internasional memiliki konsekuensi hukum yang dapat berdampak terhadap kebijakan nasional.
“Perjanjian internasional bukan hanya soal hubungan baik antarnegara, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, kepentingan nasional, dan perlindungan terhadap masyarakat. Karena itu, setiap tahapannya harus dilakukan secara cermat dan sesuai aturan,” ujar Chalista.
Chalista menjelaskan, tahapan seperti penjajakan dan perundingan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa suatu kerja sama benar-benar memberikan manfaat bagi Indonesia.
“Pada tahap awal, negara harus mampu menilai apakah perjanjian tersebut sejalan dengan kepentingan nasional. Jangan sampai suatu perjanjian dibuat tanpa kajian yang matang, karena dampaknya bisa panjang dan mengikat,” tambahnya.
Tidak Semua Perjanjian Langsung Mengikat
Meski telah ditandatangani, tidak semua perjanjian internasional langsung mengikat secara hukum. Untuk jenis perjanjian tertentu, masih diperlukan proses pengesahan atau ratifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden, bergantung pada materi perjanjian tersebut. Mekanisme ini penting agar perjanjian internasional yang dibuat pemerintah tetap selaras dengan kepentingan nasional dan ketentuan konstitusi.
Chalista menilai proses pengesahan menjadi bagian penting dalam menjaga prinsip kehati-hatian negara.
“Ratifikasi atau pengesahan tidak boleh dianggap sebagai formalitas. Justru di situlah negara memastikan bahwa perjanjian internasional yang dibuat benar-benar dapat diterima dalam sistem hukum nasional,” jelasnya.
Penting untuk Transparansi dan Kepastian Hukum
Menurut Chalista, masyarakat juga perlu memahami tahapan perjanjian internasional agar dapat melihat bahwa hubungan luar negeri memiliki dimensi hukum yang jelas.
“Semakin terbuka proses hukum dalam perjanjian internasional, semakin besar pula ruang publik untuk memahami manfaat dan risikonya. Transparansi menjadi penting agar perjanjian internasional tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara publik,” katanya.
Dengan adanya tahapan yang jelas, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kerja sama internasional benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.
